Blitar,Lintasnasional99.com– Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Kabupaten Blitar menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif sebagai kunci percepatan pembangunan daerah. Dorongan ini sejalan dengan visi Blitar Digdaya Jayalinuwih 2025, yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama.
Ketua LPK-RI Kabupaten Blitar Moh. Iskandar menilai, pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal jika masih terdapat sekat kepentingan politik antara eksekutif dan legislatif. “Pembangunan Blitar tidak boleh terhambat oleh tarik-menarik kepentingan. Eksekutif dan legislatif harus duduk bersama, membangun kesepahaman, dan mengutamakan kepentingan rakyat,” tegasnya.
LPK-RI mendorong agar pola kolaborasi antarlembaga diperkuat, baik dalam penyusunan kebijakan, pembahasan anggaran, hingga pengawasan program pembangunan. Menurutnya, komunikasi politik yang sehat akan melahirkan kebijakan yang responsif, transparan, serta berpihak pada masyarakat.
Selain itu, LPK-RI juga mengingatkan perlunya keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawal arah pembangunan. Partisipasi publik menjadi faktor penting agar setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan warga, terutama dalam sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan.
Dengan sinergi yang solid antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Blitar dapat mempercepat realisasi visi Blitar Digdaya Jayalinuwih 2025. “Hanya dengan kebersamaan dan sinergi, cita-cita menjadikan Blitar sebagai daerah maju, berdaya saing, dan sejahtera bisa diwujudkan,” pungkasnya.(tri)
