Blitar,Lintasnasional99.com– Dalam upaya memperkuat sinergi antara lembaga masyarakat dan pemerintah daerah, Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Blitar Raya menggelar audiensi resmi bersama Bupati Blitar, Rijanto yang dampingi Kadis kebangpol,Kadis Koperasi UMKM,Kadis Perindustri Dan Tenaga kerja pada Senin 2 Juni 2025 . Pertemuan yang berlangsung di Kantor Pemkab Kanigoro ini membahas sejumlah agenda strategis, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan kerja sama lintas sektor untuk perlindungan konsumen yang lebih efektif di wilayah Blitar.
Ketua LPK-RI Blitar Raya, Mohamad Iskandar menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan langkah penting untuk memperkuat posisi lembaga dalam menjalankan fungsi edukasi, advokasi, dan perlindungan hak-hak konsumen.
"Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Blitar mendapatkan akses terhadap informasi, perlindungan, dan penanganan sengketa konsumen yang adil dan cepat. Untuk itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi fondasi utama,serta usulan untuk pembentukan BPSK Blitar ” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, LPK-RI Blitar mengusulkan program peningkatan kerja sama melalui pelatihan berkelanjutan bagi relawan dan penggiat konsumen, serta pembentukan forum komunikasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Selain itu, dibahas pula potensi kerja sama dalam pengawasan peredaran barang dan jasa di pasar tradisional maupun modern, yang dinilai masih menghadapi tantangan serius.
Bupati Blitar, Rijanto , menyambut baik inisiatif yang dibawa oleh LPK-RI Blitar. Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya membangun ekosistem perlindungan konsumen yang tangguh sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah.
"Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya, karena perlindungan konsumen bukan hanya tugas satu lembaga, tetapi tanggung jawab kita bersama," ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati menyatakan kesiapan Pemkab Blitar untuk mendukung pelaksanaan program-program LPK-RI yang bersifat edukatif dan preventif, termasuk integrasi dengan program pemberdayaan masyarakat dan UMKM.
Audiensi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti hasil pembahasan langkah langkah kerja sama yang akan disusun dalam waktu dekat, sebagai dasar kerja sama kelembagaan yang berkelanjutan.
Dengan langkah ini, LPK-RI Blitar menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan tata kelola perlindungan konsumen yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(tri)
