Nganjuk LintasNasional99. com - Selasa (10-12-2025) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Sosialisasi Penggunaan E-Katalog Elektronik Versi 6 dalam rangka penyelenggaraan kerja sama media dengan pemerintah daerah.Kegiatan ini diikuti sekitar 67 media yang selama ini menjalin kemitraan dengan Pemkab Nganjuk.
Sosialisasi yang berlangsung pada siang hari tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nganjuk, Tri Handy Cahyo, ST, dan dihadiri Kepala Diskominfo Kabupaten Nganjuk Subani, SH,MH, perwakilan Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta para pimpinan dan admin.
Kepala Diskominfo Kabupaten Nganjuk, Subani, SH, MH, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,
Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 4 Tahun 2024, dan
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
"Tujuan utama sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman teknis kepada insan media terkait penggunaan e-Katalog versi 6 sebagai mekanisme resmi dan wajib dalam proses pengadaan jasa publikasi media pemerintah"jelas Subani, Rabu, 10/12/2025
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan agar media yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dapat memenuhi persyaratan administrasi pengadaan barang dan jasa secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berjalan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nganjuk Tri Handy Cahyo, S.T, menegaskan bahwa penerapan E-Katalog versi 6 merupakan kebijakan nasional yang harus dilaksanakan bersama.
"Ini adalah arahan langsung dari pemerintah pusat, sehingga tidak bisa kita hindari. Kami meminta Diskominfo dan ULP untuk benar-benar mendampingi rekan-rekan media sampai paham secara teknis" tegas Kang Handy.
Wabup juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan media dalam menyebarluaskan informasi pembangunan secara faktual dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
"Kami berharap media dapat membantu menyampaikan capaian pembangunan daerah secara objektif, transparan, dan berbasis data, agar masyarakat memahami bahwa setiap anggaran berasal dari pajak rakyat"pungkas Wabup Nganjuk. (£my.sr)
